Sertifikasi ISPO

Indonesian Sustainable
Palm Oil (ISPO)

Hak & Kewajiban

HAK PARA PIHAK

Hak Pihak Pertama (Lembaga Sertifikasi PT GSI)

  1. Meminta data, dokumen, akses ke kebun/unit, personel, rekaman, narasumber, pemasok dan lokasi yang diperlukan.
  2. Menetapkan metode, sampel, kompetensi, waktu audit, tim audit, reviewer dan pengambil keputusan sesuai prosedur serta bebas konflik kepentingan.
  3. Menunda, menghentikan, menolak, membekukan, mengurangi, mencabut, membatalkan, atau tidak memperpanjang sertifikat sesuai bukti dan prosedur.
  4. Menerima pembayaran sesuai lampiran biaya tanpa menjamin hasil sertifikasi.
  5. Menggunakan informasi untuk kepentingan audit, akreditasi, pelaporan pemerintah, Sistem Informasi ISPO, keluhan/banding, dengan menjaga kerahasiaan sesuai ketentuan.

Hak Pihak Kedua (Klien)

  1. Mendapatkan informasi tentang perubahan persyaratan Sertifikasi ISPO
  2. Mendapat penjelasan tambahan terkait dengan ISPO.
  3. Memperoleh informasi terkait susunan Tim Audit yang akan melaksanakan Sertifikasi ISPO.
  4. Menggunakan logo PT GSI sesuai dengan aturan penggunaan logo yang ditetapkan PT GSI.
  5. Mengajukan permohonan perluasan dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi.
  6. Mendapatkan Laporan Hasil ISPO.
  7. Mengajukan banding dan keluhan kepada PT GSI

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Kewajiban Pihak Pertama (Lembaga Sertifikasi PT GSI)

  1. Memberikan laporan kepada Pihak Kedua mengenai hasil ISPO.
  2. Memberikan layanan pemeliharaan sertifikat melalui Survailen (Penilikan) dan Audit Khusus.
  3. Menjamin kerahasiaan atas seluruh dokumen milik Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Kedua (Klien)

  1. Selalu memenuhi persyaratan sertifikasi termasuk menerapkan perubahan yang sesuai bila perubahan tersebut telah dikomunikasikan oleh Pihak Pertama;
  2. Jika sertifikasi berlaku untuk produksi yang sedang berlangsung, produk yang disertifikasi secara terus menerus memenuhi persyaratan produk;
  3. Menjamin bahwa setiap informasi yang diberikan ke Pihak Pertama adalah mutakhir.
  4. Melunasi biaya sertifikasi ISPO.
  5. Memberi izin kepada Auditor Pihak Pertama dan membuat pengaturan untuk kegiatan evaluasi/ survailen sesuai ruang lingkup di seluruh lokasi organisasi, termasuk ketentuan untuk memeriksa dokumentasi dan rekaman, dan akses terhadap peralatan, lokasi, wilayah, personil dan sub kontraktor klien yang relevan;
  6. Membantu Pihak Pertama dalam pelaksanaan investigasi/penyelidikan pengaduan, penyelesaian terhadap keluhan atau keberatan yang datang dari pihak ketiga (Lembaga Pemantau Independen) dan partisipasi pengamat, jika diperlukan.
  7. Pernyataan terkait sertifikasi yang dibuat oleh Pihak Kedua harus sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi.
  8. Menggunakan logo Pihak Pertama dan logo KAN sesuai dengan aturan dan tidak ada pernyataan yang menginterpretasikan penyalahgunaan logo.
  9. Tidak menggunakan sertifikasi produknya sedemikian rupa sehingga mengakibatkan reputasi Pihak Pertama sebagai lembaga sertifikasi menjadi buruk dan tidak membuat pernyataan terkait sertifikasi produknya yang dianggap oleh lembaga sertifikasi sebagai menyesatkan atau tidak sah;
  10. Pada saat pembekuan, pencabutan, atau penghentian sertifikasi, Pihak Kedua menghentikan penggunaan seluruh iklan yang berisi referensi apapun di dalamnya dan mengambil tindakan seperti yang dipersyaratkan oleh skema sertifikasi (misalnya mengembalikan dokumen sertifikasi) dan mengambil tindakan lain yang diperlukan;
  11. Jika Pihak Kedua memberikan salinan dokumen sertifikasi kepada pihak lain, dokumen harus direproduksi secara keseluruhan atau seperti yang ditentukan dalam skema sertifikasi;
  12. Dalam membuat referensi untuk sertifikasi produk di media komunikasi seperti dokumen, brosur atau iklan, Pihak Kedua memenuhi persyaratan lembaga sertifikasi atau seperti yang ditetapkan dalam skema sertifikasi;
  13. Memenuhi persyaratan apapun yang mungkin ditentukan dalam skema sertifikasi yang berhubungan dengan penggunaan tanda kesesuaian, dan informasi yang terkait dengan produk;
  14. Menyimpan rekaman seluruh keluhan yang diketahui berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi dan membuat rekaman tersedia bagi lembaga sertifikasi bila diminta, dan
    1. Mengambil tindakan yang tepat terhadap keluhan dan setiap kekurangan yang ditemukan dalam produk yang mempengaruhi kesesuaiannya terhadap persyaratan sertifikasi;
    2. Mendokumentasikan tindakan yang diambil.
  15. Menginformasikan kepada lembaga sertifikasi, tanpa penundaan, perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk sesuai dengan persyaratan sertifikasi, diantaranya :
    1. Hal-hal yang dapat mempengaruhi ISPO Pihak Kedua, atau
    2. Perubahan kepemilikan Pihak Kedua, atau
    3. Struktur atau Manajemen Pihak Kedua
Unduh Hak & Kewajiban ISPO
Persyaratan Sertifikasi ISPO

Berikut ini adalah tahapan sertifikasi ISPO yang dijalankan oleh PT Global System International (GSI).

Industri Hilir Kelapa Sawit
Alur proses penilaian ISPO bagi industri hilir kelapa sawit
Alur proses penilaian ISPO bagi industri hilir kelapa sawit

Sertifikasi ISPO diberlakukan secara wajib terhadap perusahaan industri hilir kelapa sawit dengan KBLI sebagai berikut:

  1. KBLI 10431: Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)
  2. KBLI 10432: Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)
  3. KBLI 10433: Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit
  4. KBLI 10434: Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit
  5. KBLI 10435: Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit
  6. KBLI 10436: Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit
  7. KBLI 10437: Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit
  8. KBLI 10412: Industri Margarine
  9. KBLI 10490: Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya (Khusus yang berbahan baku kelapa sawit)
  10. KBLI 10801: Industri Ransum Makanan Hewan (Khusus yang berbahan baku kelapa sawit)
  11. KBLI 20115: Industri Kimia Dasar Organik Dari Sumber Daya Alam Hayati (Khusus yang berbahan baku kelapa sawit)

Tahap Permohonan Sertifikasi ISPO

Pemohon atau perusahaan industri hilir kelapa sawit mengajukan permohonan secara elektronik melalui sistem informasi ISPO, kemudian pemohon harus:

  1. Mengisi formulir isian
  2. Memilih PT GLOBAL SYSTEM INTERNATIONAL sebagai LS ISPO.
  3. Mengunggah sertifikat ISPO dari usaha atau pemasok bahan baku.
  4. Mengunggah dokumen:
    1. Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
    2. Perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Hilir Kelapa Sawit berdasarkan KBLI yang sesuai;
    3. Diagram alir proses produksi;
    4. Daftar fasilitas produksi;
    5. Daftar auditor internal ISPO;
    6. Struktur organisasi;
    7. Deskripsi proses bisnis perusahaan; dan
    8. Sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001 atau pernyataan diri penerapan ISO 9001 dan/atau sertifikat sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000 atau pernyataan diri penerapan ISO 22000.
    9. Kebijakan komitmen ISPO
    10. Prosedur ISPO, termasuk penetapan model rantai pasok
    11. Daftar pemasok bahan baku kelapa sawit
  5. Pemohon atau perusahaan industri hilir kelapa sawit yang memiliki merek harus mengunggah sertifikat merek atau bukti pendaftaran merek jika sertifikat belum diterbitkan. Sertifikat merek harus ada saat penilikan kedua.
  6. Pemohon atau perusahaan yang memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi produksi harus mengajukan sertifikasi untuk masing-masing lokasi pabrik.

Perusahaan pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis untuk sertifikasi ISPO kepada PT GLOBAL SYSTEM INTERNATIONAL melalui Formulir Aplikasi Sertifikasi (GSI-ISPO-FORM-07) yang bisa diunduh melalui website www.globalsystem.id

Usaha Bioenergi Kelapa Sawit
Alur proses penilaian ISPO bagi usaha bioenergi kelapa sawit
Alur proses penilaian ISPO bagi usaha bioenergi kelapa sawit

Sertifikasi ISPO diberlakukan secara wajib terhadap Perusahaan Usaha Bioenergi Kelapa Sawit yang terdiri atas:

  1. Industri bahan bakar nabati (biodiesel) dari kelapa sawit
  2. Industri biomassa dari kelapa sawit (cangkang, serat, tandan kosong )
  3. Industri biogas dari kelapa sawit (limbah cair/POME)
  4. Industri bioenergi lainnya berbasis kelapa sawit

Tahap Permohonan Penilaian ISPO

Organisasi Pemohon mengajukan secara tertulis permohonan audit ISPO kepada PT GLOBAL SYSTEM INTERNATIONAL, permohonan sertifikasi penilaian kinerja dapat merujuk pada pengisian Formulir Aplikasi Sertifikasi (GSI-ISPO-FORM-07) yang tersedia melalui website www.globalsystem.id .

Formulir Aplikasi Permohonan, mencakup informasi tentang:

  1. Ruang lingkup penilaian yang diinginkan.
  2. Jenis penilaian kinerja (tunggal/kelompok/multisite).
  3. Fitur umum dari organisasi pemohon, mencakup nama dan alamat dari lokasi fisik, aspek signifikan dari proses dan operasinya, dan setiap kewajiban hukum lainnya yang sesuai.
  4. Informasi umum sesuai bidang penilaian kinerja yang dimohon, berkenaan dengan organisasi pemohon seperti aktivitasnya, sumberdaya manusia dan teknisnya, hubungannya dengan organisasi yang lebih besar dan sistem manajemennya telah cukup untuk pelaksanaan audit.
  5. Informasi mengenai seluruh proses yang di-outsource yang digunakan oleh organisasi dan akan mempengaruhi kesesuaian terhadap persyaratan.
  6. Standar dan persyaratan untuk sertifikasi telah ditetapkan dan didokumentasikan dengan jelas, serta telah disediakan bagi organisasi pemohon.
  7. Informasi mengenai penggunaan konsultasi yang berkaitan dengan sistem manajemen.
  8. Setiap perbedaan pemahaman antara lembaga sertifikasi dan organisasi pemohon telah terselesaikan.
  9. Lembaga sertifikasi memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi.
  10. Lingkup sertifikasi, lokasi operasi dari organisasi pemohon, waktu yang diperlukan untuk audit secara lengkap dan setiap kegiatan lainnya yang mempengaruhi kegiatan sertifikasi telah diperhitungkan (bahasa, kondisi keamanan, ancaman terhadap ketidakberpihakan, dll).

Formulir aplikasi bisa dilengkapi dengan dokumen:

  1. Perizinan berusaha untuk bahan bakar nabati, biomassa, dan/atau biogas; dan
  2. Sertifikat ISPO untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit atau kegiatan hilir kelapa sawit yang menghasilkan produk turunan kelapa sawit (sesuai prinsip ketertelusuran rantai pasok).

Formulir aplikasi sertifikasi yang sudah diisi dan dikirimkan kembali, untuk selanjutnya Manajer Teknis memeriksa kelengkapan form yang diserahkan oleh organisasi pemohon.

Pemohon dapat mengajukan permohonan penilaian dilaksanakan secara kolektif/multisite dengan menyampaikan seluruh perusahaan yang akan dinilai.

Perusahaan Perkebunan
Alur proses penilaian ISPO bagi perusahaan perkebunan
Alur proses penilaian ISPO bagi perusahaan perkebunan
Pekebun
Alur proses penilaian ISPO bagi pekebun
Alur proses penilaian ISPO bagi pekebun
Tabel Persyaratan Penilaian Kesesuaian
No.Fungsi Penilaian KesesuaianPersyaratan
1Seleksi
1Permohonan

Permohonan sertifikasi ditujukan langsung kepada Direktur Utama PT GSI dengan alamat:

Devant Business Loft 1 RW 31, Jl. Boulevard Kota Wisata, Cibubur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat 16967 Telp/Fax.(+62) 2180472432 Email: [email protected]

Pemohon diharuskan mengisi formulir permohonan (GSI-ISPO-FORM-07/Rev 00)

1Lampiran persyaratan pemohon (Perusahaan Perkebunan)

Perizinan Berusaha Perkebunan

Bukti Hak Atas Tanah

Persetujuan Lingkungan

Daftar minimal 2 auditor internal bagi Perusahaan yang telah lulus pelatihan ISPO

1Lampiran persyaratan pemohon (Pekebun)

Tanda Daftar Usaha Perkebunan; dan/atau

Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau dasar penguasaan atas tanah

1Lampiran persyaratan pemohon (Kelompok Pekebun)

Legalitas Kelompok Pekebun

Jumlah anggota yang siap disertifikasi termasuk luas lahan masing-masing anggota pekebun

Daftar Tim Sistem Kendali Internal/ Internal Control System (ICS) kelompok pekebun/gabungan kelompok pekebun/koperasi/kelembagaan ekonomi pekebun serta bukti minimal 1 (satu) orang telah lulus pelatihan ISPO  yang dapat menerapkan sistem kendali internal dan bertanggung jawab dalam penerapan prinsip dan kriteria ISPO

1Waktu audit termasuk jika organisasi memiliki lebih dari 1 lokasi

Sesuai dengan kesepakatan antara Lembaga MHI dan organisasi pemohon dan setelah biaya disetujui

2Determinasi
2Audit Tahap 1

Pelaksanaan Audit Tahap 1 harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan perjanjian Sertifikasi ISPO.

Apabila hasil Audit Tahap 1 telah memenuhi ketentuan penilaian, dilanjutkan dengan audit tahap 2 (dua)

Apabila hasil Audit Tahap 1 tidak memenuhi ketentuan penilaian, diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dilakukan penilaian.

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan perbaikan, proses Audit Tahap 1 (satu) dihentikan dan permohonan dikembalikan kepada pemohon disertai alasan penghentian

2Penilaian yang dilakukan Audit Tahap 1

Tinjauan kelengkapan dan kebenaran dokumen legalitas

Sampel kebun dan usaha pengolahan yang akan dinilai pada Audit Tahap 2

Titik kritis dari kebun dan usaha pengolahan seperti kebun dengan Kawasan lindung, tempat penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), kebun dengan kemiringan tertentu, dan

Para pihak/ pemangku kepentingan yang dipilih sebagai narasumber yang akan diaudit sebagai dasar penyusunan Rencana Audit Tahap 2.

2Audit Tahap 2

Pelaksanaan Audit Tahap 2 dilakukan setelah hasil audit tahap 1 (satu) telah memenuhi ketentuan penilaian

Apabila hasil audit tahap 2 (dua) telah memenuhi ketentuan penilaian, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan Sertifikasi ISPO

Apabila hasil audit tahap 2 (dua) tidak memenuhi ketentuan penilaian, pemohon diberi waktu untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak closing meeting

Apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan pemohon tidak dapat melakukan perbaikan, proses audit tahap 2 dihentikan dan permohonan dikembalikan kepada pemohon disertai alasan penghentian

2Penilaian yang Dilakukan Audit Tahap 2

Seluruh dokumen yang digunakan oleh pemohon;

Penerapan prinsip dan kriteria ISPO di kebun dan usaha pengolahan;

Kompetensi dari petugas/ karyawan yang terlibat di kebun dan usaha pengolahan; dan

Konfirmasi penerapan prinsip dan kriteria ISPO kepada para pihak/ pemangku kepentingan yang dipilih sebagai narasumber

2Verifikasi lapangan

Dilakukan sesuai dengan SOP LS GSI

2Tim auditor

Terdiri atas 3 - 4 orang, 1 orang Ketua Tim dan 2 - 3 orang anggota.

2Kriteria audit

Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 33 Tahun 2025 Lampiran I dan Lampiran II

2Tahapan verifikasi lapangan

Pertemuan pembukaan, verifikasi dokumen dan observasi lapangan, pertemuan penutupan.

2Laporan verifikasi lapangan

Panduan untuk melakukan verifikasi lapangan sesuai dengan SOP LS GSI dan dokumen pendukungnya. Laporan hasil verifikasi lapangan disampaikan kepada organisasi pemohon dalam bentuk buku dan/atau soft copy.

3Evaluasi dan Keputusan
3Pengkajian laporan hasil verifikasi lapangan

Reviewer terdiri dari personel yang mengetahui masalah teknis di bidang perkebunan kelapa sawit/sertifikasi. Dilakukan sesuai dengan dengan SOP LS GSI dan dokumen pendukungnya.

3Pengambilan keputusan sertifikasi

Dilakukan oleh Direktur atau personel tetap yang memiliki kompetensi dan ditunjuk sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi ISPO LS GSI sesuai dengan SOP LS GSI.

4Penggunaan Logo ISPO
4Pencantuman Logo ISPO

Diatur sesuai dengan SOP LS GSI.

Pencantuman Logo ISPO dengan ketentuan sebagai berikut :

dapat diletakkan pada pada areal kebun, areal perkantoran, areal pabrik pengolahan kelapa sawit, tangki timbun, tangki pengangkut, invoice, dokumen angkut, dan/atau kemasan,

diletakkan pada pada sertifikat,

dalam hal produk dipasarkan tidak menggunakan kemasan atau dipasarkan dalam bentuk curah, maka Logo ISPO dibubuhkan pada invoice dan/atau dokumen administrasi lainnya yang sah

dibubuhkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang proposional, sehingga Logo ISPO dan informasi pelengkapnya dapat terbaca dengan mudah, menggunakan bahan yang tidak mudah rusak sehingga masih dapat dikenali selama produk tersebut diperdagangkan

Logo ISPO dapat dicantumkan berdekatan dengan Logo Kelapa Sawit Berkelanjutan dari negara lain atau sistem sertifikasi lain

5Survailen
5Verfikasi lapangan

Dilakukan sesuai dengan SOP LS GSI

5Laporan survailen

Dilakukan sesuai dengan SOP LS GSI dan dokumen pendukungnya.

6Audit Khusus

Dilakukan jika :

Adanya permohonan perluasan ruang lingkup Sertifikasi ISPO oleh Pelaku Usaha;

Tindak lanjut keluhan/banding; atau

Perubahan manajemen dan/atau kepemilikan

6Verifikasi lapangan

Dilakukan sesuai dengan SOP LS GSI.

6Laporan audit khusus

Dilakukan sesuai dengan SOP LS GSI dan dokumen pendukungnya.

7Sertifikasi Ulang

Dilakukan sesuai dengan SOP LS GSI.

Paling lambat 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Perusahaan Perkebunan atau Pekebun mengajukan Sertifikasi ISPO ulang

8Keluhan dan Banding

Dilakukan sesuai dengan SOP LS GSI.

Biaya Sertifikasi ISPO

Semua biaya kegiatan Sertifikasi ISPO dibebankan kepada Perusahaan yang mengajukan permohonan sertifikasi ISPO kepada LS ISPO.

Salah satu dasar acuan PT GSI dalam penawaran biaya sertifikasi ISPO untuk pekebun adalah Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor:123/Kpts./Sr.210/E/06/2026 tentang Satuan Biaya Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Terhadap Pekebun Kelapa Sawit.

Geser tabel ke samping untuk melihat semua kolom pada layar kecil.

Sertifikasi Awal
Biaya Minimum Sertifikasi Awal
Tabel biaya minimum sertifikasi awal untuk pekebun menurut wilayah dan jumlah pekebun.
Biaya Maksimum Sertifikasi Awal
Tabel biaya maksimum sertifikasi awal untuk pekebun menurut wilayah dan jumlah pekebun.
Penilikan
Biaya Penilikan
Tabel biaya penilikan untuk pekebun menurut wilayah dan jumlah pekebun.
Resertifikasi
Biaya Minimum Resertifikasi
Tabel biaya minimum resertifikasi untuk pekebun menurut wilayah dan jumlah pekebun.
Biaya Maksimum Resertifikasi
Tabel biaya maksimum resertifikasi untuk pekebun menurut wilayah dan jumlah pekebun.